Berita tentang Prabowo subianto yang humanis, tegas dan berani

Fraksi PKS mendukung sikap tegas Kemlu terkait hubungan RI dengan Israel.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini, mendukung ketegasan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam menolak normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel di tengah tekanan yang ada.

“Ibu Menlu (Retno Marsudi) pantas diapresiasi karena dengan tegas menolak isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS akan terus mendukung dan mengawal sikap tersebut yang merupakan cerminan konstitusi kita,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia berharap ketegasan Kemlu tersebut juga didukung oleh semua jajaran pemerintahan, terutama kementerian bidang ekonomi mengingat isu normalisasi tersebut terkait dengan rencana bergabungnya Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Menurut Jazuli, Indonesia tidak boleh menormalisasi hubungan dengan Israel yang telah melakukan penjajahan dan genosida terhadap rakyat Palestina. Penolakan terhadap Israel adalah amanat konstitusi Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di dunia.

“Israel jelas-jelas telah menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil. Normalisasi hubungan dengan penjajah tersebut akan melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia dan menjadi haram,” tegas Jazuli.

Sebaliknya, Indonesia berdiri tegak untuk membela hak-hak rakyat Palestina dan akan terus mendukung kemerdekaan mereka. Indonesia akan selalu berada di garis terdepan dalam mendukung Palestina dan menentang penjajah Israel.

Sebelumnya, Kemlu RI telah menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terutama dalam situasi kekejaman yang sedang terjadi di Gaza. Indonesia tetap kokoh dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan akan terus berjuang untuk solusi dua negara.

Terkait keanggotaan Indonesia di OECD, Kemlu menyatakan bahwa prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup lama. Indonesia akan terus berkomitmen untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam proses keanggotaan penuh di OECD.

Artikel ini disusun oleh Fath Putra Mulya dan diedit oleh Laode Masrafi.

Exit mobile version