Jakarta (ANTARA) – Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di Asia memang harus campur tangan meredam konflik di kawasan Laut China Selatan (LCS).
Selain untuk menjaga kedaulatan laut NKRI, konflik itu harus diredam agar tidak terjadi peperangan antarnegara Asia yang dapat menimbulkan ketidakstabilan kawasan dan perekonomian.
Kawasan LCS diapit oleh beberapa negara yaitu China, Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Enam negara ini tengah bertarung memperebutkan kekuasaan wilayah LCS.
Konflik mulai memanas ketika China mengeluarkan peta yang mereka buat berdasarkan sejarahnya sendiri. Dalam peta tersebut dijelaskan bahwa ada sembilan garis putus yang membentang di wilayah LCS.
Wilayah yang dibentangi garis putus itulah yang diklaim China sebagai kekuasaannya sehingga merasa berhak memanfaatkan hasil kekayaan laut di sana.
Belakangan, China juga menerbitkan peta terbarunya yang menambah satu garis putus-putus itu menjadi ten-dash lines, yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.
Hal ini membuat Indonesia harus turun tangan untuk memperkuat kedaulatan maritimnya sekaligus meredam konflik.
Pemerintah mendorong program major project dalam upaya penguatan keamanan Laut Natuna melalui kecukupan alutsista dan peningkatan sarana dan prasarana satuan terintegrasi TNI. TNI AL dapat berperan menjaga perbatasan wilayah laut, sedangkan TNI AU bisa berperan melakukan pengintaian wilayah untuk menjaga titik perbatasan.
Penguatan alutsista, peningkatan SDM, dan pemutakhiran teknologi menjadi hal yang Pemerintah kejar untuk memperkuat penjagaan perbatasan.
Indonesia juga ambil andil dalam menciptakan perdamaian melalui jalur diplomasi. Pada 2023, Indonesia dan China sepakat untuk menyelesaikan perundingan pedoman tata perilaku (code of conduct/CoC) di Laut China Selatan dalam 3 tahun.
Pedoman CoC diharapkan dapat menjadi aturan tata perilaku yang merefleksikan norma, prinsip, dan aturan internasional dalam menciptakan perdamaian di LCS.
Namun upaya yang dilakukan pemerintah mungkin belum cukup. Pengamat militer menilai Indonesia bisa menggunakan diplomasi militer untuk meredam konflik di LCS.
TNI dinilai layak menjadi ujung tombak dalam menjalankan diplomasi militer itu ke semua negara yang tengah berkonflik. Upaya diplomasi dan penguatan militer diharapkan dapat membawa perdamaian di LCS.
