Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko, menyatakan bahwa keberadaan partai politik di luar koalisi akan memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah periode 2024 hingga 2029.
Menurut Anang, partai politik nonkoalisi tidak tercemar oleh kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan akan berperan sebagai pengawas dalam pemerintahan.
“Partai politik nonkoalisi dapat menjalankan fungsi oposisi sehingga peranannya seharusnya berkomitmen pada kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujar Anang di Malang, Jawa Timur, Sabtu.
Anang menyoroti sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum menentukan apakah akan berkoalisi dengan pemenang Pemilihan Umum Presiden 2024. Menurutnya, kedua partai tersebut dapat mengungkapkan nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan.
Dengan banyaknya partai politik yang telah berkoalisi dengan pemerintah periode 2024-2029, Anang menekankan pentingnya keberadaan partai politik nonkoalisi untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ditambahkannya, demokrasi memerlukan kekuatan yang dapat mengimbangi pemerintah sehingga pengawasan dari rakyat melalui partai politik nonkoalisi menjadi hal yang penting.
Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat delapan partai politik yang berhasil meraih kursi di parlemen dengan perolehan suara di atas empat persen, antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, dan PAN.
Dari delapan partai tersebut, hanya empat partai yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Sementara itu, PKB dan Nasdem juga menunjukkan kecenderungan untuk segera merapat ke koalisi pemerintahan.
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
