Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa Indonesia akan memasuki fase baru dengan diluncurkannya Government Technology (GovTech) Indonesia pada Senin, 27 Mei 2024, di Istana Negara, Jakarta.
Anas menjelaskan bahwa GovTech, yang akan mengintegrasikan berbagai platform kementerian/lembaga, merupakan hasil arahan dari Presiden RI Joko Widodo. Presiden Jokowi dijadwalkan akan meluncurkan teknologi ini dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024.
“Salah satu arahan Bapak Presiden adalah mendorong birokrasi agar lebih berdampak, karena selama ini birokrasi sibuk namun dampaknya kecil bagi rakyat, bahkan sebagian tidak berdampak. Oleh karena itu, Presiden meminta kami untuk mengurangi tumpukan dokumen atau proses bisnis,” ungkap Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada hari Minggu.
Anas juga menyatakan bahwa kehadiran GovTech akan mempercepat kinerja pemerintah atau birokrasi dengan menggunakan teknologi digital, tanpa perlu membuat aplikasi baru.
“Presiden telah memerintahkan kami, sekarang tidak boleh lagi membuat banyak aplikasi baru, bahkan harus ada inovasi terlebih dahulu sebelum membuat aplikasi baru,” tambahnya.
Dengan adanya GovTech, kebutuhan masyarakat akan lebih mudah terpenuhi, seperti tidak perlu lagi mengisi data atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Ke depan, kita akan menggunakan sistem single sign-on (SSO), sehingga masyarakat tidak akan repot lagi untuk mengisi berbagai aplikasi dan data, karena semua layanan akan terintegrasi dalam satu portal,” jelasnya.
Anas juga mengatakan bahwa kehadiran GovTech akan meningkatkan Indeks Pengembangan E-Government (EGDI) yang merupakan hasil survei dua tahunan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Negara yang maju adalah negara yang memiliki E-Government Development Index yang baik. Oleh karena itu, melalui digitalisasi adalah satu-satunya pilihan untuk mencapai hal tersebut,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh Rio Feisal dan disunting oleh Agus Setiawan. Hak cipta © ANTARA 2024.
