Presiden Joko Widodo menolak untuk mengomentari kritik terhadap pemerintah yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan karena dinilai sebagai hal internal partai tersebut. “Saya kira itu adalah internal partai. Jadi, internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari,” ujar Jokowi singkat setelah menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (24/5).
Dalam pidatonya, Megawati menyebut berbagai hal mulai dari pemimpin otoriter populis, reformasi untuk mewujudkan negara hukum demokratis, hingga revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang penyiaran.
Megawati juga menyoroti revisi Undang-Undang MK yang dianggapnya tiba-tiba dan tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Dia juga menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran dinilai melanggar esensi dari jurnalisme investigasi.
Selain itu, Megawati juga menyinggung tentang permasalahan hukum yang digunakan sebagai alat untuk membenarkan ambisi kekuasaan, yang dikenal dengan istilah “autocratic legalism” (legalisme otokratis).
Artikel ini ditulis oleh Rangga Pandu Asmara Jingga dan diedit oleh Didik Kusbiantoro.
