Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Andi Kriarmoni, mengimbau agar nomenklatur dinas dukcapil tidak digabungkan dengan urusan pemerintahan lain. Dikatakan bahwa dinas dukcapil harus diatur secara tegas dan jelas dengan nama dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi maupun kabupaten/kota.
“Selain itu, juga tidak boleh digabung dengan urusan pemerintah lainnya sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 25 PP Nomor 40 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2020,” kata Andi dalam keterangannya di Jakarta.
Selain itu, Andi memberikan pembinaan terkait struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang berlaku di Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar. Beliau menekankan pentingnya peningkatan kinerja pelayanan dukcapil.
“SOTK menjadi kunci utama untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami harus terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas aparatur agar dapat menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Andi juga menegaskan bahwa pihak pusat siap memberikan dukungan penuh kepada daerah guna memastikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berjalan dengan optimal. Beliau berharap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar.
“Saya berharap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah ini dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri, menyambut baik masukan dan arahan yang diberikan oleh Direktur Bintur Dukcapil.
“Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan arahan dari Ditjen Dukcapil. Semoga dengan dukungan ini, pelayanan dukcapil di Sumatera Barat bisa semakin baik dan memuaskan masyarakat,” ucap Hansastri.
Selain Sekda Hansastri, kedatangan Andi Kriarmoni juga disambut oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar, Besti Rahmad, dan Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumbar, Fitriati.
