Berita tentang Prabowo subianto yang humanis, tegas dan berani

PDIP mengadakan Sekolah Hukum untuk caleg terpilih pada tahun 2024

PDIP mengadakan Sekolah Hukum untuk caleg terpilih pada tahun 2024

DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengadakan Sekolah Hukum yang diikuti oleh semua calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih Dapil DKI Jakarta pada tahun 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, pada hari Jumat.

Prof. Mahfud Md, Guru Besar Hukum Tata Negara, menjadi pembicara utama dalam acara Sekolah Hukum PDI Perjuangan tersebut.

Hadir dalam acara tersebut adalah Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, serta beberapa Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP seperti Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu, dan puluhan kader partai banteng moncong putih.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri beserta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah turut serta dalam Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui platform online.

Dalam sambutannya, Sekjen Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dia dan Mahfud Md telah melaporkan acara Sekolah Hukum PDIP kepada Megawati.

Megawati menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap acara tersebut dan menyatakan bahwa Sekolah Hukum ini penting dan wajib diikuti oleh semua calon anggota legislatif terpilih di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dan akan dilaksanakan secara daring.

Politikus asal Yogyakarta ini juga membahas peran Mahfud Md dalam acara Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022, di mana beliau memberikan keynote speech tentang reformasi sistem hukum nasional.

Acara Sekolah Hukum PDI Perjuangan ini direncanakan akan berlangsung selama satu bulan penuh setiap hari Jumat secara daring dan hybrid.

Hasto juga menyatakan bahwa acara Sekolah Hukum Partai merupakan bentuk konsistensi PDI Perjuangan dalam membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan. Konstruksi hukum nasional akan dibahas secara mendalam, termasuk etika hukum, aspek hukum pidana, pembahasan undang-undang pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum, dan lain-lain.