Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengkritisi tidak adanya “back up” data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang mengalami gangguan akibat serangan siber. Menurutnya, hal ini tidak dikaitkan dengan kurangnya tata kelola ketahanan siber, melainkan disebabkan oleh kurangnya kesadaran.
Meutya menyatakan bahwa kurangnya cadangan data pada PDNS 2, termasuk 2% data yang sudah dicadangkan di Pusat Data Nasional (PDN) Batam, menunjukkan kekurangan dalam pengelolaan data nasional. Ia menekankan bahwa masalah ini lebih terkait dengan kebodohan daripada kurangnya tata kelola.
Ia juga heran dengan fakta bahwa beberapa kementerian tidak memiliki cadangan data pada PDNS 2, yang berpotensi mengakibatkan masalah ketika terjadi serangan siber. Menurutnya, ini menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap keamanan data nasional.
Kepala BSSN, Hinsa Siburian, juga mengakui kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber terkait absennya cadangan data pada PDNS 2. Menurutnya, hal ini seharusnya diatasi dengan adanya cadangan data pada pusat data lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peraturan tentang manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk kewajiban untuk memiliki cadangan data. Hinsa juga menyebut bahwa hanya 2% dari data PDNS 2 yang memiliki cadangan di PDN Batam.
Dalam forum rapat kerja Komisi I DPR RI, anggota legislatif juga menyoroti masalah ini dan mempertanyakan keputusan dalam pengelolaan data nasional. Hinsa menegaskan bahwa hal tersebut menjadi ranah Menkominfo sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjawab pertanyaan terkait masalah ini.
