Jakarta (ANTARA) – Nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belakangan ini kembali menjadi pembicaraan karena rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna mengembalikan partai politik tersebut ke pangkuan NU. PKB adalah salah satu partai politik yang memiliki pengaruh di Indonesia. PKB didirikan pada 23 Juli 1998, di tengah masa transisi politik Indonesia menuju era Reformasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru.
Partai PKB lahir dari usulan masyarakat NU, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, kepada PBNU untuk terlibat dalam urusan politik dan demokrasi di Indonesia. Warga NU memberikan berbagai usulan kepada PBNU mengenai pembentukan partai politik, mulai dari usulan nama dan lambang partai, visi misi partai, nama pengurus partai, AD/ART partai, dan lainnya.
Usulan nama partai yang paling banyak diajukan adalah Nahdlalul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Sedangkan usulan lambang partai yang paling banyak diajukan adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau.
Dalam kumpulan usulan tersebut, Lajnah Sebelas Rembang yang dipimpin oleh KH M. Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat memberikan usulan yang paling lengkap untuk mendirikan sebuah partai. Namun, PBNU tetap berhati-hati dalam menerima usulan tersebut karena hasil Muktamar NU menyatakan bahwa organisasi NU tidak terikat dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
Pada 3 Juni 1998, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU yang memutuskan untuk membentuk Tim Lima yang bertugas mewujudkan cita-cita warga NU. Tim Lima beranggotakan HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua Umum PBNU), KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU) yang dipimpin oleh KH Ma’ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU).
Pada tanggal 20 Juni 1998, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU memberikan Surat Tugas kepada Tim Lima untuk memperkuat kedudukan dan kemampuan kerja mengingat semakin banyaknya usulan warga NU yang menginginkan partai politik. Kemudian, dibentuk kelompok Tim Asistensi yang dipimpin oleh Arifin Djunaedi, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, untuk membantu Tim Lima dalam menyusun dan mengorganisir usulan pembentukan partai politik baru.
KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan pendiri utama dari pembentukan partai politik PKB. Bersama dengan tokoh-tokoh lain seperti KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri, dan KH A. Muchith Muzadi, mereka berperan dalam pendirian PKB dengan tujuan memperjuangkan nilai-nilai Islam yang moderat dan menegakkan keadilan sosial di Indonesia.
PKB fokus pada menjaga keberagaman dan kebhinekaan bangsa, serta memajukan pendidikan, pertahanan, kesejahteraan masyarakat, dan perjuangan hak-hak warga. Hingga saat ini, PKB terus berupaya untuk memperjuangkan visi dan misinya dalam memperkuat demokrasi, keadilan sosial, dan menjaga persatuan di Indonesia.
