Jakarta (ANTARA) – Politisi senior Budiman Sudjatmiko dilaporkan telah dihubungi langsung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, ke rumahnya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (15/10). Spekulasi muncul bahwa Budiman akan diberikan peran strategis dalam Kabinet Prabowo-Gibran, yang saat ini sedang disusun setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Setelah pertemuan dengan Prabowo, Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto memberinya tugas untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, ia membahas berbagai isu terkait kemiskinan yang masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia, seperti dampak serius seperti gizi buruk, stunting, dan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan.
Namun, ia belum mengungkapkan kementerian atau lembaga apa yang akan dipimpinnya dalam Kabinet Prabowo-Gibran, sambil menegaskan bahwa informasi tersebut akan diumumkan langsung oleh Prabowo. Berikut adalah rangkuman profil dan rekam jejak politisi senior Budiman Sudjatmiko yang akan diutus oleh Prabowo untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Profil dan rekam jejak Budiman Sudjatmiko
Aktivis 98 sekaligus mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko, lahir pada 10 Maret 1970 di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Budiman menyelesaikan pendidikannya di SDN Pengadilan 2 Bogor, SMPN 1 Cilacap, dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pada tahun 1989, ia sempat kuliah di jurusan ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), namun tidak menyelesaikannya karena terjun ke dunia aktivisme sosial dan politik.
Ia dikenal aktif dalam dunia aktivisme sosial dan politik. Pada tahun 1996, Budiman mendeklarasikan terbentuknya Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Sleman, Yogyakarta, yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Pada 27 Juli 1996, terjadi kerusuhan di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Menteng, Jakarta, yang dikenal sebagai Kudatuli atau Sabtu Kelabu, menewaskan lima orang, melukai 149 orang, dan 23 orang hilang.
Setelah insiden tersebut, Budiman ditangkap oleh pemerintah dengan tuduhan sebagai penggerak kerusuhan dan dijatuhi hukuman penjara 13 tahun. Namun, ia hanya menjalani 3,5 tahun di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, setelah menerima amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Pada akhir tahun 2004, Budiman bergabung dengan PDIP dan mendirikan Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), organisasi sayap partai. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDIP mewakili Dapil Jawa Tengah VIII, yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, selama periode 2009 hingga 2019.
Saat itu, Budiman menjabat di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan agraria. Ia juga menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Desa pada tahun 2009, dengan pandangan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia dimulai dari desa, tempat di mana 70 persen dari rakyat tinggal.
Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai anggota DPR, Budiman ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (Persero) pada bulan Januari 2021.
Pada tanggal 24 Agustus 2023, PDIP secara resmi mencabut keanggotaan Budiman karena dukungannya yang terbuka terhadap pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Surat pemecatan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
