Menkomdigi Dorong Kebijakan AI yang Lebih Adil bagi Negara Berkembang
Di tengah cepatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Indonesia memilih menempatkan diri bukan sekadar sebagai penonton. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa arah kebijakan AI global harus dibangun di atas prinsip inklusivitas, keadilan, dan keamanan, dengan ruang yang cukup bagi kepentingan negara berkembang.
Pernyataan itu disampaikan Meutya dalam Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries di Paris, yang mempertemukan para kepala negara dan menteri dari negara-negara OECD serta mitranya. Dalam forum tersebut, Indonesia menekankan pentingnya tata kelola AI yang tidak hanya menguntungkan negara maju, tetapi juga realistis terhadap kebutuhan dan tantangan negara seperti Indonesia.
Indonesia Ingin Jadi Jembatan dalam Kebijakan AI Global
Meutya menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen mendorong tata kelola AI yang inklusif dan seimbang. Menurut dia, kebijakan global tidak boleh disusun dengan ukuran yang hanya cocok untuk negara maju, sebab negara berkembang memiliki kondisi infrastruktur, kapasitas, dan prioritas pembangunan yang berbeda.
Dalam pandangan Indonesia, AI memang menjadi kekuatan besar yang mampu mengubah arah ekonomi global. Namun, perubahan itu harus dikawal agar tetap berpihak pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial. Karena itu, Indonesia ingin mengambil peran strategis sebagai penghubung antara kepentingan negara berkembang dan negara maju dalam pembahasan AI internasional.
Fokus pada Keamanan, Etika, dan Kepentingan Publik
Meutya menegaskan bahwa tata kelola AI perlu berdiri di atas prinsip yang jelas: adil, inklusif, dan aman. Ia menilai, pengembangan AI tidak cukup hanya mengejar inovasi dan efisiensi, tetapi juga harus memastikan teknologi ini berjalan secara etis dan tidak menimbulkan ketimpangan baru.
Indonesia juga mendukung penguatan koordinasi internasional agar pengembangan AI tetap berorientasi pada kepentingan publik. Dengan pendekatan itu, AI diharapkan tidak hanya menjadi alat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas, termasuk di negara-negara berkembang.
Paris Jadi Panggung Lanjutan Pembahasan AI Dunia
Kehadiran Meutya di Paris merupakan bagian dari penugasan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Artificial Intelligence Action Summit, forum internasional yang membahas perkembangan dan tata kelola AI di tingkat global. Pertemuan ini disebut sebagai kelanjutan dari AI Safety Summit di Inggris dan AI Seoul Summit di Korea Selatan.
Melalui forum-forum seperti ini, Indonesia ingin memastikan suara negara berkembang tetap terdengar dalam penyusunan arah kebijakan AI dunia. Bagi pemerintah, keterlibatan aktif sejak awal menjadi penting agar masa depan teknologi ini tidak hanya ditentukan oleh negara-negara besar, tetapi juga mencerminkan kebutuhan lebih luas dari masyarakat global.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
