Pemerintah telah memberikan tanggapan terkait kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Dari hasil investigasi Kejaksaan Agung, ditemukan dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Langkah pemberantasan korupsi ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melawan berbagai bentuk korupsi, baik di lembaga negara maupun BUMN.
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, baik di level holding maupun anak perusahaannya, untuk segera memperbaiki tata kelola setelah kasus ini terungkap. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Hasan menegaskan bahwa Pertamina adalah salah satu pilar utama perekonomian nasional, sehingga upaya pembersihan harus segera dilakukan untuk memastikan tata kelola perusahaan tetap terjaga dengan baik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM menjadi perhatian utama pemerintah. Ia komitmen untuk menertibkan tata kelola sektor minyak di Indonesia dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Prabowo menyatakan, “Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat.”
