Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah memberikan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkap dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan anak perusahaan Pertamina, Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung. Ditegaskan bahwa tindak tegas terhadap korupsi ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di berbagai lembaga negara dan BUMN.
Pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di induk maupun anak perusahaan, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan setelah skandal ini. Reformasi diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalisme. Hasan menekankan peran Pertamina sebagai aset nasional dan kekuatan ekonomi utama Indonesia. Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara dengan prioritas pada kepentingan publik.
Selain tindakan hukum, pemerintah memberikan dukungan kepada upaya Pertamina untuk membersihkan operasinya dan muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah menangani kasus tersebut dengan serius, menjalankan aturan, dan memastikan kepentingan rakyat diutamakan. Ini menunjukkan upaya bersama untuk memberantas korupsi dan menjaga integritas di sektor energi Indonesia.
