Pemerintah Vietnam telah mengeluarkan perintah kepada seluruh perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan internet untuk membatasi akses aplikasi media sosial Telegram. Perintah ini disampaikan oleh Departemen Telekomunikasi Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam, yang meminta perusahaan telekomunikasi untuk melaporkan pembatasan akses sebelum tanggal 2 Juni mendatang. Tindakan pembatasan akses ini dilakukan setelah Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi dari Kementerian Keamanan Publik menemukan pelanggaran serius yang melibatkan aplikasi Telegram.
Wakil Direktur Departemen Telekomunikasi Vietnam, Nguyen Anh Cuong, mengatakan bahwa seluruh perusahaan telekomunikasi diwajibkan untuk membatasi akses Telegram di Vietnam. Menurut Kementerian Keamanan Publik, sebanyak 68 persen dari total 9.600 saluran grup Telegram di Vietnam diduga terlibat dalam aktivitas berbahaya atau ilegal. Sebagian besar saluran tersebut dioperasikan oleh kelompok anti-pemerintah dan digunakan untuk menyebarkan propaganda, menjual narkoba, serta merencanakan aksi terorisme.
Telegram telah mengonfirmasi pemberlakuan pembatasan akses ini dan menyatakan bahwa sedang memproses permintaan Otoritas Telekomunikasi Vietnam. Mereka berjanji akan memberikan tanggapan pada tanggal 27 Mei. Reaksi terhadap kebijakan larangan pembatasan ini terbagi di kalangan pemuda Vietnam yang menggunakan aplikasi Telegram. Sebagian mendukung langkah ini sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dunia maya, namun sebagian lain mengkhawatirkan gangguan terhadap pekerjaan dan komunikasi digital mereka.
