Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada hari Senin, 21 Juli 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari Asta Cita keenam Presiden, yang bertujuan untuk merevitalisasi ekonomi lokal dan memulai upaya pengentasan kemiskinan dari tingkat desa.
Menurut Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Presiden, Kopdes Merah Putih adalah salah satu dari tiga strategi inti yang dikenal sebagai “trisula pengentasan kemiskinan” yang diperkenalkan dalam administrasi Presiden Prabowo. Trident ini telah diluncurkan sepanjang bulan Juli 2025.
“Untuk menghapus kemiskinan, tiga tombak pertama adalah kesehatan, pendidikan, dan pengembangan sosial-ekonomi,” jelas Hasan pada hari Minggu (20 Juli).
Setiap elemen trisula ini diwakili oleh program pemerintah yang konkret: Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Ketiga inisiatif ini menekankan komitmen administrasi untuk memberikan perbaikan kesejahteraan yang nyata dan terukur—melampaui tindakan seremonial.
Program Kopdes Merah Putih diluncurkan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Pencapaian Cepat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai berlaku pada 27 Maret 2025.
Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi nasional dari tingkat desa ke atas, dengan tujuan mengurangi kesenjangan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Tiga belas kementerian dan dua lembaga nasional terlibat dalam implementasinya, bersama dengan gubernur, walikota, bupati, dan kepala desa di seluruh Indonesia.
Kemiskinan, catatan program ini, adalah akar penyebab akses publik yang terbatas terhadap layanan penting, seperti pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, hingga September 2024, 24,06 juta penduduk Indonesia (atau 8,57% dari populasi) hidup dalam kemiskinan, dengan 3,17 juta dinyatakan mengalami kemiskinan ekstrem.
Kemiskinan yang persisten ini menjadi hambatan besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini menghambat pengembangan modal manusia dengan membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan vokasi, perawatan kesehatan yang memadai, serta cukup makanan dan gizi.
Adita Irawati, Pakar Senior di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), mengumumkan bahwa 80.000 lembaga Kopdes Merah Putih akan secara resmi diluncurkan pada hari Senin, 21 Juli, dengan 103 koperasi ditetapkan sebagai prototipe model. Unit-unit pilot ini akan diamati untuk kesuksesan operasional dan direplikasi di desa-desa lain, dengan pelaksanaan penuh ditargetkan pada 28 Oktober 2025.
“103 Kopdes ini akan berfungsi sebagai konsep bukti. Koperasi-koperasi lain sedang dipersiapkan secara bertahap untuk memastikan bahwa ketika mereka beroperasi dan berjalan, mereka memberikan manfaat yang nyata dan optimal bagi masyarakat setempat,” jelas Adita.
Kopdes Merah Putih mengadopsi pendekatan inklusif, modern, dan gotong royong. Koperasi diharapkan dapat memperkuat ekonomi pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.
Dengan ekspansi Kopdes Merah Putih, operasi peminjaman ilegal, pemberi pinjaman yang menguntungkan, dan tengkulak yang mengeksploitasi ekonomi pedesaan diharapkan dapat dieliminasi. Inisiatif ini juga berpotensi untuk meningkatkan bisnis lokal, mempersingkat rantai pasokan, dan meningkatkan akses ke sumber daya dan layanan kunci di daerah pedesaan.
Program ini menekankan khususnya pada kemakmuran petani, karena koperasi akan membeli produk pertanian secara langsung—menghilangkan perantara pengeksploitasi. Rantai pasokan yang lebih pendek diharapkan dapat melemahkan genggaman perantara dan mengurangi harga bagi konsumen.
Kopdes Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga strategi utama: mendirikan koperasi baru, memperluas yang sudah ada, dan merevitalisasi koperasi yang performanya rendah. Komponen institusional akan mencakup kantor koperasi, toko pangan dasar, unit simpan pinjam, klinik dan apotek pedesaan, fasilitas penyimpanan dingin, dan pusat distribusi logistik.
“Fasilitas ini dirancang untuk membantu masyarakat mengakses barang-barang penting yang terjangkau, mendapatkan pinjaman tanpa mengandalkan rentenir, menerima layanan kesehatan di dekatnya, dan menyimpan dengan aman panen pertanian dan perikanan. Rantai logistik juga akan beroperasi lebih efisien,” demikian Adita menyimpulkan.
