PCO Chief Urges Acceleration of North Sumatra Nutrition Infrastructure

Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), mendorong Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan lebih banyak Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasan mengatakan hal ini saat melakukan kunjungan inspeksi ke SPPG Cempedak Lobang, yang berlokasi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Menurut Hasan, salah satu tugas mendesak pemerintah adalah merespons tuntutan publik yang kuat dan antusiasme terhadap Program MBG, terutama dari masyarakat yang belum menerima manfaatnya. “Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan anak-anak sekolah segera bisa menerima makanan bergizi gratis,” tegas Hasan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan SPPG secara aktif, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan daerah terluar (wilayah 3T). Selain koordinasi pemerintah, Hasan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-privat. Selama kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Sampai saat ini, 77 unit telah didirikan, dan jumlah tersebut diharapkan akan terus meningkat secara stabil. “Dalam dua minggu, kami berharap jumlah itu akan meningkat menjadi 89, dengan 12 unit tambahan siap dan menunggu aktivasi akun virtual mereka. Dalam satu bulan, kami berencana untuk menambahkan 29 unit lagi. Dilihat dari progres mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat mencapai target tersebut dalam waktu dekat,” kata Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi tersebut diharapkan membangun minimal tiga SPPG, sebagai bagian dari kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target tersebut berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dibangun oleh sektor swasta,” tegas Bobby.

Source link