Perjalanan luar negeri Presiden Prabowo dalam beberapa waktu terakhir sedang menjadi sorotan masyarakat. Aktivitasnya, mulai dari menghadiri forum-forum bergengsi internasional hingga bertemu tokoh pemimpin negara lain, kerap menghiasi berbagai pemberitaan di media nasional.
Namun, respons masyarakat tidak sepenuhnya positif. Banyak netizen bertanya-tanya di berbagai kanal media sosial, mengapa Presiden begitu sering melakukan kunjungan ke luar negeri, dan apa sebenarnya hasil nyata dari semua langkah diplomasi tersebut.
Pertanyaan semacam ini bisa dipahami. Tidak seperti proyek pembangunan fisik atau bantuan sosial yang hasilnya cepat terlihat, diplomasi cenderung menghasilkan perubahan tidak langsung dan kerap tampak abstrak bagi publik.
Kenyataannya, dinamika global saat ini menuntut Indonesia untuk lebih intensif menjalankan diplomasi. Peran pemerintah dalam berinteraksi dengan komunitas internasional semakin signifikan, terutama demi melindungi kepentingan nasional.
Sejak pemerintahan berjalan sekitar satu setengah tahun, Presiden Prabowo tercatat telah berkali-kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Frekuensi yang tinggi ini menggambarkan upaya Indonesia untuk berperan aktif dalam percaturan geopolitik internasional.
Topik tersebut dibahas mendalam dalam IR Youth Talks yang digagas Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di lingkungan Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, seorang jurnalis dan pendiri Story of Anggy sekaligus moderator diskusi, menyebutkan bahwa terdapat jarak cukup besar antara aktivitas diplomasi pemerintah dan pemahaman warga negara. Menurutnya, publik terkadang melihat Indonesia semakin aktif dalam forum internasional, tetapi tidak mengerti konteks strategis di balik aktivitas tersebut.
Ia menyinggung situasi global yang tidak menentu—mulai dari persaingan Amerika Serikat dan Cina yang makin tajam, konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, hingga ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah yang mengganggu stabilitas ekonomi dunia.
Dampak perubahan tatanan global ini, lanjut Anggy, turut mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Naiknya harga energi, gangguan pada distribusi barang, dan gejolak ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari adalah sebagian akibat dari perubahan situasi internasional.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menjelaskan, fenomena fragmentasi geopolitik global semakin nyata dan menempatkan negara berkembang seperti Indonesia dalam posisi rentan. Karena itu, Indonesia dituntut untuk aktif membaca perkembangan dunia dan menjaga hubungan baik dengan banyak negara.
Ia menyatakan, politik luar negeri Indonesia tetap berpijak pada prinsip bebas aktif, namun dalam praktiknya semakin fleksibel dalam menjalin hubungan dengan berbagai blok kekuatan dunia.
Pendekatan ini, menurut kajian ilmu hubungan internasional, disebut strategi hedging—membangun hubungan dengan banyak pihak tanpa terjebak pada satu kubu saja.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa kini muncul paradigma resilience-based hedging, yaitu menjaga fleksibilitas hubungan luar negeri sembari memperkuat ketahanan dalam negeri agar tidak mudah terpukul oleh krisis global.
Inilah alasan mengapa keterlibatan Indonesia di forum-forum seperti G20, ASEAN, dan BRICS sangat penting. Keikutsertaan bukan hanya sebagai peserta, melainkan untuk mengamankan kepentingan strategis Indonesia di tengah kompetisi antarnegara yang makin sengit.
Masalahnya, publik lebih sering melihat porsi permukaan: sekadar berita foto-foto pertemuan, agenda, atau seremoni diplomati. Sedangkan penjelasan terkait tujuan strategis di balik langkah tersebut kurang diangkat sehingga diplomasi kerap hanya dipandang sebagai simbolisasi elite saja.
Persoalan lain, lanjut Anggy, strategi komunikasi diplomasi masih kurang membumi. Bahasa yang dipakai kerap terlalu teknis, sehingga sulit dicerna masyarakat awam. Akibatnya, narasi diplomasi rentan tertinggal dari opini-opini cepat yang mudah viral namun belum tentu berdasarkan data.
Padahal di era digital ini, penguatan narasi dan keterlibatan publik menjadi unsur penting dalam keberhasilan diplomasi. Komunikasi publik seharusnya tidak dianggap sekadar pelengkap, tapi harus menjadi bagian utama dari kebijakan luar negeri.
Pemerintah membutuhkan juru bicara yang mampu menjelaskan alasan di balik kebijakan diplomasi, tidak sekadar menyampaikan acara atau hasil formal. Dampak konkret diplomasi terhadap perekonomian, keamanan nasional, hingga kehidupan sehari-hari perlu disosialisasikan secara jelas dan konsisten kepada warga.
Hal ini juga berlaku di media digital, di mana kehadiran negara harus diimbangi konten yang bermakna dan mudah dipahami, bukan sekadar memperbanyak narasi tanpa substansi. Jika strategi komunikasi publik dibiarkan seadanya, risiko polarisasi masyarakat akan semakin besar.
Pada akhirnya, tantangan terbesar diplomasi Indonesia bukan hanya menjaga posisi dalam dunia internasional yang semakin kompleks, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui peran penting diplomasi bagi kepentingan nasional. Diplomasi yang kokoh adalah diplomasi yang dipahami dan didukung oleh rakyatnya, bukan hanya diterima oleh komunitas luar negeri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
