Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan instansi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi (RB) yang berdampak sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan.
Dalam pidato pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Anas mengatakan bahwa perlu adanya langkah konkret yang kuat agar instansi pemerintah dapat memberikan dampak yang nyata bagi rakyat.
“Kami melihat Jawa Tengah sebagai pusat perubahan birokrasi yang penting. Untuk itu perlu adanya penjagaan yang konsisten agar kinerja instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah tetap optimal,” kata Anas.
Anas menekankan bahwa kualitas reformasi birokrasi sangat berperan sebagai engine atau motor pembangunan. Oleh karena itu, implementasi reformasi birokrasi harus mendorong kolaborasi lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah untuk mencapai prioritas pembangunan.
Dengan implementasi reformasi birokrasi yang baik, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan daerah. Birokrasi yang efektif akan menentukan sejauh mana target-target pembangunan dapat tercapai.
Dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran harus sesuai dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan. Prinsip money follow program dan program follow result harus diterapkan agar tidak ada anggaran yang tidak memberikan hasil yang signifikan.
Anas juga mengapresiasi capaian pemda di Jawa Tengah dalam reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dia berharap agar lebih banyak unit kerja dan instansi di Jawa Tengah yang dapat membangun Zona Integritas untuk mendorong terciptanya unit kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Anas juga mengapresiasi berdirinya Mal Pelayanan Publik dan 10 MPP Digital di Jawa Tengah, yang telah mendorong peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP) di wilayah tersebut.
Pelayanan publik merupakan ujung tombak dari pemerintahan, oleh karena itu kegiatan Musrenbang diharapkan dapat membantu dalam merancang birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami berharap kegiatan Musrenbang ini akan menciptakan birokrasi yang berdampak pada perencanaan pembangunan di Jawa Tengah, yang komprehensif, berkelanjutan, dan mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” kata Anas.
