Nama Agustina Wilujeng Pramestuti kembali menjadi sorotan menjelang Pilkada 2024 di Semarang. Politisi PDI-P yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu maju sebagai Calon Wali Kota Semarang, dan perhatian publik tak hanya tertuju pada peta persaingan politiknya, tetapi juga pada laporan harta kekayaan yang wajib dipublikasikan setiap pejabat dan calon penyelenggara negara.
Kekayaan Agustina Tembus Rp9,5 Miliar
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK, total kekayaan Agustina tercatat mencapai Rp9,5 miliar. Porsi terbesar berasal dari aset tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah, terutama di Semarang dan Sragen. Laporan itu menunjukkan bahwa aset properti masih menjadi penopang utama kekayaannya.
Selain properti, Agustina juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai total sekitar Rp1,7 miliar. Di luar itu, tercatat pula harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas. Susunan aset tersebut memperlihatkan bahwa kekayaan Agustina tidak hanya bertumpu pada satu jenis kepemilikan, melainkan tersebar dalam beberapa instrumen yang berbeda.
Ada Utang Rp2,9 Miliar dalam Laporan
Meski total asetnya cukup besar, laporan yang sama juga mencatat adanya beban utang sebesar Rp2,9 miliar. Dengan demikian, angka kekayaan bersih Agustina tetap dihitung setelah mengurangi kewajiban tersebut. Data ini menjadi bagian penting dalam membaca posisi finansial seorang kandidat yang sedang bertarung di panggung politik lokal.
Di tengah sorotan terhadap laporan kekayaan, pasangan Agustina-Iswar juga disebut berada dalam posisi unggul dibanding rival mereka, Yoyok-Joko. Sebagai figur yang sudah cukup dikenal di Semarang, Agustina dinilai memiliki modal popularitas yang kuat dalam kontestasi Pilkada 2024.
Modal Politik dan Sorotan Publik
Dengan rekam jejak sebagai anggota DPR RI dan jabatan di komisi yang membidangi pendidikan, Agustina memasuki pilkada dengan kombinasi pengalaman politik dan pengenalan publik yang telah terbangun. Namun, di era keterbukaan informasi seperti sekarang, laporan LHKPN ikut menjadi salah satu dokumen yang ikut dibaca pemilih sebelum menentukan pilihan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
