Reformasi Intelijen Indonesia: Mendorong Pengawasan dan Transparansi
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi perdebatan yang serius, terutama dalam hal pengawasan dan transparansi. Dua aspek yang menjadi fokus utama dalam proses reformasi ini adalah manajemen sumber daya manusia dan pengawasan yang lebih efektif.
Diskusi tentang Reformasi Intelijen Indonesia, yang diselenggarakan di Universitas Bakrie, Jakarta, menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan pada lembaga intelijen, terutama Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, pengawasan yang ada saat ini masih kurang memadai dan bersifat politis.
“Reformasi Intelijen Indonesia harus memperkuat pengawasan yang lebih independen dan akuntabel,” ujar Aditya dalam diskusi tersebut yang bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen pada hari Kamis.
Urgensi reformasi ini juga dipahami oleh Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, yang menekankan perlunya tetap menjaga prinsip akuntabilitas dalam pengawasan lembaga intelijen. Meskipun tidak sepenuhnya transparan, prinsip ini perlu dijunjung tinggi demi kontrol demokratis yang efektif.
Dalam hal ini, BIN perlu terus mengembangkan sistemnya agar tetap adaptif dalam menghadapi ancaman, terutama dalam era digital dan ketergantungan pada teknologi asing. Reformasi Intelijen Indonesia harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem intelijen yang transparan, independen, dan efektif sesuai dengan prinsip demokrasi.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
