DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk tidak sekadar menekan belanja, tetapi benar-benar mengubah cara mengelola anggaran. Di tengah tekanan fiskal yang masih membayangi, dewan menilai langkah efisiensi harus dilakukan secara nyata, terukur, dan dimulai dari contoh di internal lembaga pemerintahan sendiri.
DPRD Pangandaran Tunjukkan Langkah Penghematan
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyebut pihaknya sudah lebih dulu mengambil langkah efisiensi. Salah satunya dengan tidak membeli mobil dinas serta memangkas perjalanan dinas. Menurutnya, kebijakan itu bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk dukungan terhadap upaya pengetatan anggaran yang juga perlu dijalankan Pemkab Pangandaran.
Asep menilai, ketika kondisi keuangan daerah sedang tidak longgar, setiap pos belanja perlu ditelaah dengan cermat. Ia menekankan bahwa penghematan bukan berarti menghentikan pelayanan, melainkan memastikan uang daerah dipakai pada kebutuhan yang paling mendesak dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Pemkab Diminta Punya Strategi Pembayaran Utang
Selain efisiensi, DPRD juga meminta Pemkab Pangandaran menyusun strategi pengelolaan keuangan yang lebih komprehensif. Salah satu poin yang disorot adalah pelunasan utang pemerintah daerah secara bertahap dan terukur, dengan evaluasi setiap semester. Bagi DPRD, tanpa peta jalan yang jelas, beban keuangan akan terus menekan ruang fiskal daerah.
Menurut Asep, komitmen semacam ini penting agar pemerintah daerah tidak hanya bertahan dari persoalan anggaran, tetapi juga mulai membangun fondasi keuangan yang lebih sehat. Dengan begitu, program pembangunan tidak terhenti di tengah jalan dan manfaatnya tetap bisa dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Efisiensi Jadi Ukuran Keseriusan Pemerintah Daerah
DPRD menegaskan, keberhasilan memperbaiki kondisi fiskal tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja. Semua pihak di lingkungan pemerintah daerah harus punya disiplin yang sama dalam menahan pengeluaran yang tidak prioritas. Dalam pandangan dewan, keseriusan Pemkab Pangandaran akan terlihat dari keberanian memangkas pemborosan dan konsistensi menjalankan strategi keuangan yang telah disusun.
Di tengah tuntutan layanan publik dan kebutuhan pembangunan, Pangandaran kini dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah: bertahan dengan pola lama atau mengambil langkah penyesuaian yang lebih tegas. DPRD jelas memilih opsi kedua, dengan harapan keuangan daerah bisa kembali stabil tanpa mengorbankan kepentingan warga.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
