Sorotan DPRD Pangandaran terhadap Opini WDP BPK dan Rekomendasi Kunci

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menaruh perhatian serius terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menerima 12 rekomendasi terkait opini WDP ini. Rekomendasi tersebut mencakup aspek penting seperti rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal.
Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi pembenahan anggaran tahun 2025 dan penyusunan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko fiskal. DPRD juga menyoroti pentingnya penyajian roadmap dalam upaya penyehatan fiskal daerah. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Pangandaran dalam mengelola keuangan daerah, agar opini BPK dapat diperbaiki di masa yang akan datang. DPRD bersikap komitmen dalam mendukung upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Source link