Pembahasan mengenai reformasi TNI selama ini kerap berkutat pada kekhawatiran akan kembalinya militer ke ranah sipil, namun persoalan sebenarnya jauh lebih luas dan mendalam. Tantangan utama reformasi TNI tidak hanya terletak pada pemisahan peran sipil dan militer semata, melainkan juga menyangkut permasalahan struktural internal dan sistem tata kelola karier perwira yang kompleks.
Sebagai respon terhadap isu ini, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menginisiasi diskusi berjudul “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” pada 4 Maret 2026. Dalam acara tersebut, hadir sejumlah narasumber, antara lain Aditya Batara Gunawan (Universitas Bakrie), Beni Sukadis (Lesperssi), dan Yudha Kurniawan (Laboratorium Politik Universitas Bakrie), yang memberikan pandangan mendalam mengenai permasalahan hubungan sipil-militer.
Adanya percampuran antara kewenangan sipil dan militer sebenarnya amat rentan menimbulkan kebingungan batas peran. Dalam teori ideal, tugas militer difokuskan pada pertahanan eksternal, sedangkan wilayah sipil menangani keamanan domestik. Namun sayangnya batas ini sering kali menjadi kabur, dan jika tidak diatur secara ketat dapat menyebabkan menurunnya tingkat profesionalisme institusi militer.
Inti permasalahan lain yang krusial adalah soal promosi perwira di lingkungan TNI. Idealnya, tata kelola promosi didasarkan pada meritokrasi dan prestasi, tetapi faktanya kepentingan politik sering masuk dan mengganggu area ini. Aditya Batara memaparkan bahwa kekuatan kepemimpinan populis sangat memengaruhi pengelolaan karier militer di Indonesia, sehingga promosi bukan hanya didasarkan pada kapabilitas, tetapi juga pada jejaring koneksi pribadi.
Dalam beberapa kasus, pejabat strategis bisa saja dipilih bukan karena rekam jejak, melainkan karena hubungan dekat dengan penguasa politik. Fenomena ini menggeser mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang semestinya berjalan baik dalam tubuh TNI.
Secara formal, penunjukan Panglima TNI memang harus memperoleh persetujuan dari DPR, menandakan adanya mekanisme kontrol sipil. Tetapi ini pun tidak selalu menjadi solusi, karena Yudha Kurniawan menilai bahwa prosedur ini kerap dijadikan alat tarik-menarik kepentingan politik, sehingga militer rentan dipolitisasi seperti objek, bukan lembaga independen.
Sebagai perbandingan, menurut Yudha, di beberapa negara demokrasi lain, misalnya Inggris, penunjukan pejabat tertinggi militer tidak selalu mensyaratkan persetujuan parlemen. Ini menunjukkan bahwa pola hubungan sipil-militer punya beragam pola penerapan yang tidak seragam di seluruh negara demokrasi.
Selain itu, Beni Sukadis menegaskan bahwa profesionalisme militer tidak seharusnya diukur dari aspek legal-formal seperti pemisahan peran TNI-Polri atau sekadar UU TNI. Ketimpangan dalam penerapan meritokrasi tetap menjadi isu krusial karena promosi kerap dibayang-bayangi oleh relasi personal dibandingkan dengan prestasi murni.
Sejalan dengan Beni, Yudha Kurniawan menyebutkan bahwa TNI menghadapi masalah struktural berupa ketidakseimbangan jumlah personel perwira yang tidak diiringi dengan ketersediaan jabatan. Akumulasi perwira tinggi ini memunculkan permasalahan lain seperti kapasitas sekolah pendidikan militer yang terbatas, peluang promosi yang stagnan, serta keterbatasan anggaran pertahanan dan fasilitas pelatihan.
Kondisi semacam inilah yang sering memicu pelebaran fungsi militer ke sektor sipil, di mana penambahan jabatan struktural dilakukan semata-mata untuk mengakomodasi kelebihan perwira. Pola ini justru berpotensi membebani organisasi dan mengaburkan tugas pokok militer.
Menyinggung soal pergantian pimpinan di dalam TNI, Beni Sukadis mengulas mitos mengenai rotasi antar matra yang sebenarnya tidak seketat yang dibayangkan publik. Beberapa kali terjadi pergantian panglima yang berasal dari matra yang sama, seperti saat Jenderal Moeldoko digantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, keduanya dari Angkatan Darat. Hal ini menegaskan bahwa variabel politik dan selera elite sering lebih dominan dari aturan rotasi yang bersifat informal.
Dalam konteks yang lebih luas, perdebatan ini semakin aktual di tengah tren kemunduran demokrasi di Indonesia. Relasi sipil-militer di Indonesia bukan hanya soal mencegah militer kembali masuk ke ruang sipil, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat sipil tidak menarik-narik militer ke logika politik kekuasaan.
Oleh karena itu, sudah saatnya pembenahan tata kelola internal TNI dilakukan dengan memprioritaskan profesionalisme, serta memberikan ruang otonomi pada pengelolaan karier perwira tanpa tekanan eksternal yang berlebihan. Kontrol sipil tetap penting, namun harus ditempatkan pada rel yang tepat agar tidak menjadi intervensi yang justru merusak kestabilan organisasi militer. Negara-negara dengan sistem demokrasi mapan sudah lama menerapkan otonomi institusi militer yang sehat, dan Indonesia seharusnya dapat menyesuaikan diri menuju standar tersebut untuk mendorong profesionalisme sejati.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
